Ampenan News. Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., Rabu (13/11), menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Series untuk dosen, pebisnis, dan milenials bertajuk “Inovasi Bisnis pada Revolusi Industri 4.0” di Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) Mataram.
Dalam workshop yang dibuka Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. tersebut, Kadis Perdagangan membahas sub tema “Peranan Disperindag terhadap Perkembangan Bisnis di Perguruan Tinggi”.
Dinas Perdagangan NTB memiliki empat bidang, salah satunya adalah Bidang Perlindungan Konsumen yang dihajatkan untuk menjadikan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.
“Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Walaupun saya ‘gaptek‘ (gagap teknologi, red), tapi anak-anak muda, anak-anak milenial, dan civitas akademika tidak boleh gaptek. Sekarang adalah saatnya efisiensi dan efektivitas sudah perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk perlindungan konsumen pihaknya telah membentuk badan perlindungan konsumen, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan perlindungan konsumen di kabupaten/kota, telah dialihkan ke provinsi.
“Itulah mengapa sehingga tahun 2019 beberapa waktu lalu, kami pecah dari Perlindungan Konsumen menjadi Pengawasan dan Tertib Niaga, ada di Dinas Perdagangan Provinsi,” jelasnya.
Hj. Putu Selly yang juga Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) itu menyampaikan, selain terus berupaya melindungi hak-hak konsumen, pihaknya juga berusaha memberikan edukasi agar masyarakat cerdas menjadi konsumen.
“Bagaimana mencerdaskan anak-anak kita, agar menjadi konsumen yang cerdas, karena perdagangan saat ini adalah sangat bebas. Perdagangan dari luar terutama untuk yang dikonsumsi anak-anak kita itu sangat bebas,” ujarnya.
Sedangkan terkait pengawasan dan tertib niaga, Hj. Putu Selly yang pernah menjadi Penjabat Walikota Mataram itu mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan dan penertiban dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak), bersama Kepolisian Daerah (Polda) NTB.
“Kami sering sidak terutama ke toko-toko modern bersinergi dengan Polda NTB, dalam hal ini dengan Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus, red),” ucap Dewan Pembina Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) NTB itu.
Diungkapkan, hal yang sama juga dilakukan berkaitan dengan peredaran bahan berbahaya (B2), seperti merkuri dan sianida yang banyak digunakan oleh pertambangan emas tanpa ijin (PETI).
“Karena PETI di NTB ini sangat merusak lingkungan, dan pengawasannya memang ada di Dinas Perdagangan,” katanya seraya menambahkan bahwa Gubernur NTB telah memutuskan NTB zero PETI.
Sementara terkait inovasi bisnis, Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Gadjah Mada (Kafegama) Cabang NTB itu menjelaskan, pihaknya terus melakukan edukasi agar masyarakat khususnya generasi milenial, bijak dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi.
“Saya hampir yakin semua telah pegang gadget yang canggih-canggih. Nah, media yang serba canggih ini harus dimanfaatkan dengan cerdas, untuk hal-hal yang bermanfaat dalam rangka peningkatan ekonomi berbasis daring atau online. Bukan untuk hal-hal yang mengandung unsur pidana, seperti menyebar informasi hoaks,” tandasnya.
Disebutkan, guna memfasilitasi pengembanan dan memperkuat perekonomian masyarakat, ekonomi kreatif, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pihaknya telah membuatkan sebuah portal online “I-Shop“.
“Portal i-shop ini dihajatkan untuk media promosi hasil-hasil produk UMKM yang ada di NTB, dan saat ini saya mencoba menggagas program ‘SantriMart’ bekerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Untuk yang pertama kami buka di Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng Mataram,” tutur Hj. Putu Selly.
Di SantriMart, lanjutnya, alat tukar sudah tidak menggunakan uang tunai, melainkan dengan barcode atau dompet digital. Pun harga barang tidak akan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Jadi, harga di SanMart sama dengan di ritel-ritel modern, karena barang-barangnya langsung di dropping oleh distributor,” ujarnya sembari melanjutkan bahwa hal itu dimaksudkan, agar ponpes-ponpes yang ada memiliki perekonomian mandiri.
Di hadapan anggota DPR RI dapil NTB Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc. selaku keynote speaker itu, Hj. Putu Selly menjawab berbagai pertanyaan peserta workshop tentang persoalan inovasi bisnis, hingga regulasi perdagangan.
“Saya ingin bagaimana agar NTB tidak dipandang sebelah mata, karena kita kawasan timur selama 10 tahun memang seperti dianaktirikan. Mereka mengambil dari kita, tapi yang mendapat nama dan manfaat itu daerah barat,” tutupnya.
Untuk diketahui, tampak hadir saat acara pembukaan workshop, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VIII Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Prof. Dr. Ir. I Made Sudantha, M.S., Rektor Unizar Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP., narasumber dari AIBI-CPPBT Wisono, S.Kom, M.M., dan Manager I2BT Deasy C. Iskandar. Anr.