AmpenanNews. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) terkait Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026.
Acara dibuka secara resmi oleh Karo Rena Polda NTB Kombes Pol. Suratno, S.I.K., pada Senin, 21 Oktober 2024, di Hotel Lombok Garden, Mataram, dan berlangsung mulai pukul 08.30 WITA.
Karo Rena Polda NTB menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP dan BLU. Menurutnya, rakernis ini merupakan bagian dari upaya Polda NTB untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014.
“ Dalam regulasi ini mengharuskan setiap satuan kerja (satker) pengelola PNBP/BLU mengirimkan proposal target dan pagu penggunaan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada Oktober tahun anggaran berjalan,”ungkap Karo Rena Polda NTB yang disampaikan Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid SIK, kepada Media ini, Selasa (22/10/2024).
Dijelaskan bahwa penyusunan target PNBP T.A. 2026 harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa elemen kunci penting. Karo Rena menggarisbawahi bahwa setiap satker harus segera mempersiapkan proposal ini dengan cermat, sehingga dapat memenuhi tenggang waktu yang telah ditetapkan.
“ Kita harus memastikan bahwa seluruh proses penyusunan ini tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.
Kabid juga memberikan refreshment kepada para peserta tentang prinsip-prinsip pengelolaan PNBP yang harus dipegang teguh. Harapannya agar seluruh peserta Rakernis dapat lebih memahami pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam rangka mendukung kinerja Polda NTB dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“ Selain Karo Rena, Pejabat utama Polda NTB ikut juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta Rakernis agar tidak ragu untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan para pembina fungsi yang berperan dalam pengelolaan PNBP dan BLU di Polda NTB, “ucap Mohammad Kholid.
Komunikasi yang terbuka dan sinergi yang baik antara satker pengelola PNBP sangat diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mencegah kesalahan dalam pengelolaan.
” Kami mendorong semua peserta untuk tidak segan berdiskusi dan berkolaborasi dengan pembina fungsi terkait. Dengan begitu, kita bisa mencapai kesepahaman yang lebih baik dan memaksimalkan potensi PNBP yang ada,” terang Kabid Humas pada Media ini.
Polda NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan PNBP yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara, guna mendukung operasional dan program kerja Polda NTB yang efektif dan efisien di masa mendatang. (pr)