AmpenanNews. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat menggandeng berbagai pihak. Salah satunya dari akademisi. Kali ini Pemda Lombok Timur menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan INHA University, Korea Selatan.
Kerja sama tersebut terkait dengan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan smart village atau desa pintar.
Tim yang berasal dari UMJ dan INHA University mengunjungi Lombok Timur dan diterima Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik pada Rabu (28/8).
Selanjutnya digelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung Kamis (29/8) di Ruang Rapat Bupati. FGD ini membahas upaya mendukung dan mempercepat pembangunan pariwisata yang mandiri dan berdaya saing di Lombok Timur.
FGD yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti seluruh pimpinan OPD hingga Camat dan Kepala Desa di Lombok Timur.
Pj. Bupati Juaini Taofik mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah didorong untuk membangun pemerintahan berbasis elektornik, termasuk pembangunan smart village maupun smart city.
” Upaya tersebut adalah guna mengintergrasikan potensi pembangunan sumber daya,” ungkapnya.
Dekan Fisipol UMJ Evi Satisvi pada kesempatan tersebut melakukan komparasi kondisi Lombok Timur dengan beberapa wilayah di Korea Selatan. Namun begitu kearifan lokal, ditekankannya, harus dipertahankan. Pembahasan pada FGD ditekankan pada upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara.
” Warga, pemerintah, dan akademisi dapat memberdayakan masyarakat dan tata kelola pemerintahan sehingga mampu berbnisnis dan pada akhirnya mampu mandiri,” harapnya.
Sementara itu Director of Smart Governance and Policy INHA University Seung Hwan Myeong menceritakan sekelumit upaya yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan sepuluh tahun lalu untuk membangun smart Village.
” Langkah tersebut dinilai dapat diadaptasi oleh Pemda Lombok Timur,” imbuhnya.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat.
Pada kesempatan itu dipaparkan pula tentang pembiayaan publik dan investasi.