Ampenan News. Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj pada saat menerima perwakilan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rabu, (02/10), menjelaskan. Dalam waktu dekat Pemkab Lotim akan melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper test) terhadap Direksi BUMD.
“Untuk menjaring Direksi BUMD Lombok Timur yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Pemkab akan melakukan Fit and Proper secara terbuka” ungkapnya.
Selain itu Wakil Bupati juga menjelaskan, kondisi BUMD yang ada di Lombok Timur saat ini, termasuk kaitan dengan penyertaan modal yang diberikan Pemerintah.
“Mengingat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur yang ada saat ini belum mampu melayani masyarakat Lombok Timur secara menyeluruh. Kedepan direncanakan akan ada penambahan jaringan baru khusus wilayah selatan. Hal ini mengingat kesulitan warga di wilayah selatan untuk mengakses air bersih. Sehingga Kaitannya dengan itu Pemkab Lotim akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp. 4 M. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan pembebasan mata air di wilayah utara untuk menyokong kebutuhan air wilayah selatan” jelasnya.
Pemerintah memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya dia berharap agar BUMD yang ada, kendati belum dapat memberikan deviden, tidak menambah beban kendati mengalami kerugian.
Disebutkan pula bahwa Pemda saat ini tidak alergi terhadap kritikan. “Apa yang disampaikan oleh para mahasiswa saat ini menjadi pengingat bagi Pemerintah untuk tetap dalam koridor visi misi yang telah ditetapkan” ucapnya.
Sementara itu ditempat yang sama,Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Lombok Timur M. Azlan, SE., menyampaikan rencana uji kepatutan dan kelayakan untuk direksi BUMD tersebut, sudah mulai disusun draftnya dan akan dilaksanakan secara terbuka.
“Uji kepatutan dan kelayakan Direksi BUMD ini melibatkan tim independen dari berbagai unsur. Ia menargetkan bulan Oktober ini kegiatan tersebut dapat dijalankan” bebernya
Sebelumnya Perwakilan Mahasiswa yang diterima di ruang kerja Wakil Bupati ini, menyampaikan aspirasinya terkait belum definitifnya direksi di sejumlah BUMD. Menurut para Mahasiswa ini status tersebut berdampak pada lemahnya kinerja BUMD yang sedianya diharapkan menyokong pembangunan di daerah ini. Mereka juga menilai BUMD yang ada tidak mampu mendorong kinerja Pemerintahan yang sudah berjalan satu tahun. R007.