AmpenanNews.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat Lombok Tengah, Adi Bagus Karya Putra dalam pernyataannya tegas dan lantang menyatakan menolak penundaan pemilu. Hal ini dilandasi dengan aturan yang telah termaktum dalam konstitusi negara secara jelas mengatur tentang hal itu, dimana baik untuk Pilpres dan Legislatif sudah sangat jelas diatur.
“Perubahan orde baru menuju reformasi sangat panjang, dan perjuangan luar biasa, bahkan banyak mengorbankan nyawa dan secara ekonomi. Kalau kemudian perjuangan itu dikhianati yang dilakukan dimasa lampau, yakni dari presiden seumur hidup dan saat ini dibatasu hingga 2 periode, jelas ini mencedrai pejuang para pendahulu kita, ” Tegas Bajang Bagus sapaan akrabnya saat ditemui wartawan di ruangan Fraksinya, Senin (21/03/22) kemarin.
Keadaan negara hari ini lanjut bagus, tidak ada alasan untuk memperpanjang periode, yang mana diketahui bersama bahwa masyarakat tidak butuh wacana tentang penundaan pemilu, tapi butuh program yang aktual dan nyata dalam mengurangi kesusahan masyarakat.
“Salah satu contoh yakni tentang kelangkaan minyak goreng, meningkatnya kemiskinan dan membludaknya pengangguran,” Kata Bagus.
Kemudian soal ibu kota nusantara (IKN), ia sebutkan bahwa dengan adanya perencanaan baik presiden Jokowi saat ini, atau kemudian siapapun menjadi presiden kedepan pasti melanjutkan semua itu.
Namun, dari pusat hingga masyarakat tingkat bawah, dari angka 500 triliun yang dianggarakan negara saat masyarakat sulit dan harus singkron dengan keadaan negara yang dalam kondisi pandemi covid-19. Kemudian masyarakat susah dihadapkan dengan hutang yang membludak untuk membangun di momen yang tidak tepat.
“Kami fraksi demokrat menyatakan bahwa pemerintah pusat saat ini belum tepat demikian di momen masyarakat dan negara sedang sulit,” Sentilnya.
Secara sederhana, bahwa membangun suatu hal besar dari perencanaan dan menjadi acuan bangsa dengan gagasan besar bukan hanya soal Jokowinya, namun Ini soal negara dan rakyat.
“Maka saat ini Partai Demokrat yang dekat dengan masyarakat terus menerus bagaimana gerakan nasional demokrasi di tengah masyarakat dengan skema pemberdayaan,”
Seperti saat ini Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Ketum DPP) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mana saat ini sedang fokus di tengah masyarakat yang tertimpa musibah gempa di Sumatra Barat (Sumbar) dan tidak hadir di perhelatan motoGP demi masyarakat yang sedang tertimpa musibah.