AmpenanNews. Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Ahmad Yani, SKM. M.Kes., melaksanakan Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi NTB dengan Agenda membahas progres pelaksanaan kegiatan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020. Rapat tersebut berlangsung di aula Bawaslu Prov NTB tgl 2 hingga 3 september.
Dalam rapat yang diikuti oleh Korsek dan Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten/Kota se NTB tersebut, Ahmad Yani mengungkapkan sejumlah agenda pembahasan antara lain Progres program yg bersumber APBN tahun 2020, Progres anggaran dana hibah Pilkada di 7 kabupaten kota serta Persiapan pengadaan APD .
Sementara Pokok pokok arahan yang ditekankan Ahmad Yani yaitu meminta kabupaten/kota lebih fokus dalam peningkatan progres kegiatan.
Terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan beliau meminta agar melengkapi dengan pertanggung jawaban. Dan dalam pelaksaan kegiatan khususnya pengadaan APD harus ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
Disinggung soal Tahapan Pilkada, Ahmad Yani menyebutkan dalam tahap lanjutan paska penundaan karena wabah covid 19.
Tahapan ini meliputi Verifikasi Faktual dukungan calon perseorangan, Coklit data pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, Kampanye, Distribusi logistik Serta Pungut hitung.
Pada saat ini, masih menurut Lalu Ahmad Yani, akan memasuki tahap pendftaran.
“Untuk Verifikasi dan coklit sudah di lalui” tandasnya.
Sementara tentang Kendala yang di hadapi, Ahmad Yani mengungkapkan Kendala keterbatasan anggaran. Ini disebabkan anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBN terbatas karena wabah covid 19.
” Sekitar 46% anggaran yang ada terpangkas untuk penanganan covid” tandasnya seraya menyebutjan dana hibah Pilkada di 7 kabupaten/kota yang berpilkada juga terbatas.
Meski demikian, Ahmad Yani menyatakan bahwa keperluan pengadaan APD untuk keperluan pengawasan mendapat suport dari APBN.
” Kondisi APBN sudah cair untuk keperluan pengswasan dan coklit. Tapi utk keperluan pengadaan APD tahapan pendaftaran sampai pungut hitung masih menunggu proses pencairan. ” Imbuhnya. SR002