AmpenanNews. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan rapat persiapan Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat (Pameran Lembaga Jasa Keuangan) yang merupakan bagian dari Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 yang akan dipusatkan di Taman Rinjani Selong. Rapat digelar pada Jumat (11/10) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati Lombok Timur.
Dalam kegiatan yang menggandeng Kementerian/Lembaga Jasa Keuangan ini bertujuan meningkatkan Inklusi Keuangan secara masif, khususnya di Provinsi NTB. Mengusung Tema “Industri Keuangan Inklusif: Menuju Indonesia yang produktif”, BIK dijadwalkan berlangsung 18-20 Oktober. Kegiatan ini diramaikan Bazaar UMKM, Pasar Murah, Bakti Sosial, Cek Kesehatan Gratis, Khitanan Gratis, Donor Darah, Jalan Sehat, Festival Kesenian dan Konser Musik, Produk Matching dan Promo Produk Keuangan, berbagai Kompetisi, Talkshow Keuangan Bank Indonesia dan LPS, serta edutaiment.
Pj. Bupati Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas rancangan kegiatan yang dinilai sudah cukup baik. Namun demikian ia mengingatkan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing OPD dalam penyelenggaraan kegiatan nantinya. Pengamanan dan kebersihan, serta pentingnya keberadaan stand literasi dalam kegiatan ini guna mendorong dan mengajak siswa-siswi untuk menghadiri kegiatan tersebut.
“Karena kita (Lombok Timur) sebagai tuan rumah tingkat Provinsi, maka syiarnya harus lebih gencar lagi di Lombok timur,” imbaunya.
Turut hadir dalam Rapat Persiapan ini perwakilan Kapolres Lombok Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur, Staf Ahli Setda Kabupaten Lombok Timur, dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
BIK diharapkan dapat membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, di samping mengampanyekan budaya menabung di berbagai sektor jasa keuangan, termasuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk maupun layanan jasa keuangan.
Kegiatan ini dilatari adanya kesenjangan antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan masyarakat yang masih cukup tinggi.