AmpenanNews. Realisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, tahun 2024 menunjukkan trend positif atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Dimana sampai dengan bulan Juli atau awal triwulan ke III ini, terhadap realisasi penarikan pajak PBB di masyarakat, mencapai 9 milyar lebih bahkan 10 milyar hingga Agustus ini.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim Tohri Habibi.
“Untuk target PBB tahun 2024 ini pada bidang PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) besarannya sekitar 37 Milyar dan sampai dengan bulan Juli, PBB yang sudah dibayarkan oleh masyarakat ke Bapenda itu mencapai 9 bahkan 10 milyar hingga agustus ini” ucapnya saat ditemui media diruang kerjanya, Kamis (8/8/2024).
Masih kata Tohri, jika mengacu pada perolehan serapan PBB tahun sebelumnya kita hanya mampu merealisasi pada angka 10 milyar lebih sampai desember, tapi di tahun 2024 ini angka tersebut sudah dapat di capai pada bulan Juli hingga Agustus.
Ia juga tidak menampilkan, tingginya angka serapan Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat tidak terlepas dari adanya perubahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan Juli lalu.
“Dengan adanya perubahan NJOP pada bulan Juli lalu, realisasi PBB kita mengalami peningkatan, kami juga merasa optimis sampai akhir tahun nanti target yang dapat dicapai antara 20 hingga 30 milyar, jika semua lancar dan tidak ada kendala seperti penunggakan bayar pajak PBB oleh masyarakat, bahkan angka pada 37 milyar pun bisa tercapai apabila pemerintah dalam hal ini TAPD bisa memberikan kami biaya Opjar ke masyarakat wajib pajak secara serentak” katanya
Biaya Opjar ini dinilai penting oleh Kabid Tohri, karen selama ini jumlah petugas yang turun menagih PBB ke masyarakat jumlah nya terbatas sekali, jika ada biaya Opjar tersebut tentu akan maksimalkan jumlah petugas yang akan turun ke masyarakat wajib pajak.
“Kalau hanya kami saja yang turun memungut pajak PBB ke masyarakat dengan sasaran sebanyak 150.000 kan ini berat kalau dilihat dari jumlah tenaga yang ada” jelasnya.
Opjar yang direncanakan oleh Kabid PBB ini nantinya melibatkan Pol PP, kecamatan dan Desa, dan akan menyasar kepada wajib pajak yang tidak mau bayar pajak
“Opjar ini akan menyasar kepada wajib pajak yang tidak mau bayar pajak” ulasnya
Sebagai tambahan informasi, adapun jumlah masyarakat yang rutin membayar PBB sampai dengan tahun ini di Kab.Lotim mencapai 300.000 dari total 450.000 jumlah SPPT yang sudah disebar, artinya, masih ada sekitar 150.000 masyarakat yang tidak rutin membayar PBB.