Ethical Analysis Grid Dalam Pelanggaran HAM Papua
Oleh. Furqi Sultan Mokoagow
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
furqisultanm@gmail.com
Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua merupakan isu yang terus mengemuka dan menuntut penanganan yang serius. Kasus Pelanggaran HAM di Papua masih terus menjadi perbincangan yang tidak menemukan titik akhir. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah Gerakan Separatis yang menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi pemberontakan, perusakan, penganiayaan hingga pembunuhan baik kepada warga sipil hingga aparat keamanan yang terjadi di Papua.
Sejak lama memang selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung menemukan titik terang dalam permasalahannya. Bahkan baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat terkait kasus penganiayaan warga sipil yang terjadi di Papua oleh Aparat Penegak Hukum. Terlepas dari siapa yang menjadi pelanggarnya, selebihnya hanyalah orang lapangan yang mengetahui sebenarnya.
Apakah memang adanya pelanggaran HAM? Siapa pelaku dan siapa korban?
Berbagai macam pertanyaan dan pernyataan bermunculan menimbulkan sebuah perdebatan. Namun, Organisasi Papua Merdeka sebutan untuk gerakan separatis ini memang sampai saat ini sulit diberantas karena mereka membungkus diri mereka sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Kelompok ini berbaur dengan masyarakat sehingga sulit dibedakan. Alasan (KKB) sulit diberantas karena kelompok ini selalu bergerak dan sering berpindah tempat.
Mereka menjadikan kawasan khususnya hutan di pegunungan Papua sebagai markas-markas kelompoknya. Sehingga berbagai aksi serangan, penganiayaan, pembunuhan sering terjadi baik kepada warga sipil hingga Aparat Penegak Hukum.
Aparat Penegak Hukum seringkali kesulitan karena kelompok separatis ini menyamar sebagai penduduk lokal, sehingga Aparat Penegak Hukum ketika mengambil tindakan sering dikambing hitamkan sebagai pelaku Pelanggaran HAM seperti halnya kasus baru-baru ini.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidaklah lagi dapat dikatakan Sipil karena aksi-aksi mereka. Namun memang mengurus kelompok separatis lebih sulit dibandingkan Teroris sebab Separatisme termasuk konflik bersenjata non-internasional, sementara Terorisme sebuah kelompok kejahatan Transnasional/Internasional dimana label Terorisme ini bukan hanya membahayakan Nasional namun secara Internasional.
Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menjadi sorotan tajam dalam ranah keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat setempat. Dalam mengkaji kasus ini melalui lensa Ethical Analysis Grid, kita dapat menggambarkan lebih dalam mengenai dinamika kepentingan, sumber daya, channel/relasi, partisipasi, pengaruh, implikasi, dan tindakan yang terkait dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
Kepentingan. Stakeholders dalam kasus ini mencakup pemerintah Indonesia, aparat penegak hukum, kelompok separatis, masyarakat Papua, LSM, dan komunitas internasional. Kepentingan yang diperjuangkan antara lain adalah keadilan, perlindungan HAM, kedaulatan negara, otonomi daerah, dan perdamaian di Papua.
Sumber Daya. Setiap stakeholder memiliki sumber daya yang berbeda, mulai dari kekuasaan politik, akses informasi, dukungan masyarakat, hingga keberadaan di lapangan. Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan militer dan kepolisian, sementara kelompok separatis mungkin memiliki dukungan lokal dan internasional.
Channel. Channel atau relasi/wadah yang digunakan oleh stakeholders dapat berupa dialog formal antara pemerintah dan kelompok separatis, lobi politik, kampanye advokasi HAM, media massa, dan forum internasional.
Kemungkinan Partisipasi. Tingkat partisipasi stakeholder dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti akses informasi, keberanian dalam menyuarakan pendapat, serta dukungan dari kelompok lain.
Tingkat Pengaruh. Pengaruh stakeholder ditentukan oleh penguasaan sumber daya dan partisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik dan perlindungan HAM di Papua.
Implikasi. Implikasi dari pengaruh stakeholder terhadap strategi implementasi kebijakan dapat membawa dampak signifikan terhadap upaya penyelesaian konflik dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
Action. Tindakan yang perlu dilakukan adalah memperkuat dialog antara pihak-pihak terkait, meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, memperkuat lembaga penegak hukum dan perlindungan HAM, serta melibatkan komunitas internasional dalam pemantauan dan advokasi HAM di Papua.
Langkah-langkah selanjutnya dapat diarahkan untuk mengevaluasi tingkat urgensi dan dampak dari setiap risiko yang ada. Manajemen risiko juga melibatkan pengembangan strategi mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Strategi-strategi ini dapat meliputi dialog antara pemerintah dan kelompok separatis, penguatan mekanisme penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta pemantauan internasional terhadap situasi HAM di Papua.
Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, diharapkan konflik dan pelanggaran HAM di wilayah tersebut dapat diminimalkan. Rekomendasi dari Komisi HAM PBB kepada Indonesia untuk segera menyelidiki semua pelanggaran HAM, baik itu penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan baik bagi warga sipil dan khususnya bagi Aparat Penegak Hukum yang seringkali disalahkan sebagai Pelaku Pelanggaran HAM, yakni dengan memberikan perlindungan HAM yang sebenarnya di Papua.
Oleh karena itu, implementasi rekomendasi tersebut dan mengurangi risiko terjadi pelanggaran HAM di masa depan. Diharapkan kedepannya tidak akan ada lagi kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan warga negara Indonesia mampu memberikan perhatian terkait kasus tersebut dan dukungan kepada Aparat Penegak Hukum dimana mereka sebagai yang Terdepan dalam mengatasi konflik untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Papua.