AmpenanNews. Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik paparkan kinerja triwulan ke ll dihadapan evaluator Kemendagri didampingi Tim yang diantaranya terdiri dari Inspektur Daerah dan kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan serta sejumlah pimpinan OPD mengikuti rangkaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. Kegiatan berlangsung Rabu (24/4) di Lantai 8 Itjen Kemendagri.
Tim Evaluator mengaku puas atas kinerja Pj. Bupati, seperti dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur yang berada di angka 70,65. Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi pendorong peningkatan IPM tersebut. Di bidang pendidikan misalnya Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 adalah 14,06. Angka tersebut diatas HLS provinsi NTB yaitu 13,97 tahun dan capaian nasional sebesar 13,15. Demikian pula dengan umur harapan hidup (UHH) yaitu 71,72.
Keberpihakan Pemda terhadap upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage=UHC) juga mendapat apresiasi. Setelah mencapai 95% lebih pada akhir 2023, awal tahun 2024 ini Lombok Timur telah mencapai UHC 98%. Dialokasikan dana lebih dari Rp. 73 miliar pada tahun 2024 dengan peningkatan hampir Rp.34 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Keberhasilan yang juga diapresiasi adalah pengendalian inflasi daerah. Lombok Timur bahkan belum memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) karena indeks perubahan harga (IPH) yang masih terkendali melalui kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari BULOG, hingga Champion Cabai dan unsur lainnya.
Pj. Bupati menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, mulai dari eselon dua, eselon tiga, hingga staf,
“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan sukses personil, ini team work yang baik, dari tataran staf yang langsung bekerja, eselon 3 yang mengawasi, dan para eselon 2 yang memimpin,” ujarnya, “Saya lead sebagai aggregator saja,” tambahnya.
Pj. Bupati dalam kata penutupnya menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator. Ia mengakui ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum dikerjakan ataupun yang sudah dikerjakan tetapi belum disampaikan. Karena itu ia berjanji akan menyempurnakan dan terus meningkatkan kinerja untuk akselerasi pelaksanaan tugas yang diamanahkan. Peningkatan standar dalam setiap kriteria disebutnya juga sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kinerja.
Kendati puas, akan tetapi sejumlah isu disebut masih perlu mendapat perhatian, diantaranya penataan tenaga honorer yang mencapai lebih dari sembilan ribu orang. Langkah-langkah konkret untuk itu diminta untuk dirumuskan sehingga persoalan tenaga honorer dapat dituntaskan sesuai waktu yang ditetapkan. Diakui tim evaluator jumlahnya yang cukup besar menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Isu lainnya adalah di sektor kesehatan seperti penuruan angka stunting dan mengukur kepuasaan pelayanan publik di pusat layanan kesehatan. Yang juga menjadi masukan tim evaluator adalah penanganan inflasi dan peningkatan transaksi non tunai, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara online (daring).
Tim meminta tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dapat dilihat hasilnya pada evaluasi kinerja triwulan berikutnya. Evaluasi kinerja Penjabat Bupati dilaksanakan setiap triwulan dan berlaku bagi seluruh penjabat kepala daerah.