AmpenanNews. Program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) sebagai program unggulan Tim Percepatakan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah berjalan selama beberapa waktu dan menunjukkan perkembangan positif.
Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik ketika membuka Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Lombok Timur menyebut keberhasilan tersebut tidak saja dilihat dari penghargaan yang diraih tetapi semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses keuangan dan pelayanan perbankan. Meski demikian ia juga mengakui masih ada yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu ia berharap seluruh pihak yang hadir pada rapat yang berlangsung Jumat (22/3) di Rupatama 2 Kantor Bupati itu dapat memberikan solusi untuk peningkatan program ke depan.
Selain itu ia juga meminta untuk sasaran UMKM dapat ditambahkan jika masih ada dana yang tersedia. Hal itu disampaikannya mengingat manfaat yang dirasakan UMKM dalam pengembangan usahanya.
OJK perwakilan provinsi NTB dalam evaluasi terhadap pelaksanaan Lotim Berkembang menyebut pelaksanaan Program, utamanya untuk sektor UMKM yang disalurkan PT. Pegadaian yang menunjukkan angka yang fantastis yaitu menyasar empat ribu debitur dengan nilai KUR mencapai Rp. 40 miliar lebih dan non performing loan (NPL) kecil yaitu Rp. 63 juta lebih. Sementara itu KUR untuk usaha ternak mencapai tak kurang dari Rp. 90 miliar yang disalurkan melalui sejumlah Bank yaitu BNI, BRI, dan BCA.
Mengingat keberhasilannya, program ini diharapkan agar dapat kembali digulirkan pada tahun 2024 ini, utamanya yang menyasar Peternak Sapi sebagai sasaran awal program. Selain itu diharapkan pula sektor unggulan seperti rumput laut maupun udang dapat diikutsertakan melalui skema KUR untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah ini.
Mantaaap, ikhtiar yg jempol buat Pemda kab Lotim. Untuk sempurnax program ini saya harap bukan sekedar pemberian pinjaman saja yg ditambah tapi juga penertiban rentenir2 yg berkedok koprasi juga harus dilakukan, karena secara tidak langsung koprasi ini menjadi orang terpaksa berbuat RIBA. Krn Kl mengandalkan tambahan suntikan dana, Pemda masih kalah jauh dg dana koprasi yg dimaksud, sehingga masyarakat masih akan tetap menjadi korban. Kl koprasi Sdh diberantas walaupun mgkn dana Pemda terbatas yg jelas masyarakat bisa terbebas dari rentenir berkedok koprasi… Pertanyaan nya mampukah Pemda memberantas rentenir berkedok koprasi????????????????