AmpenanNews. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial Serta Transparansi Anggaran (KASTA) DPD Kabupaten Lombok Timur gelar kegiatan hearing di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur, apa jawaban Kadis Distan, simak ini penjelasannya.
Kegiatan hering LSM KASTAtersebut berlangsung di aula kantor dinas pertanian dan dihadiri langsung oleh Kadis Pertanian, Kabid dan jajarannya, Selasa (05/03/2024).
Adapun hal yang dipertanyakan LSM KASTA dalam hering tersebut tidak lain terkait adanya dugaan permainan data petani penerima manfaat dalam program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat (DBH CHT) pada wilayah Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
“Untuk program bantuan DBHCHT kami menduga ada permainan data, dimana sebelumnya jumlah petani tembakau yang mendapatkan program DBHCHT di salah satu wilayah di Jerowaru itu jumlahnya bisa mencapai puluhan orang akan tetapi kenyataanya dilapangan setelah di investigasi hanya terdapat satu orang petani saja yang mendapatkan program DBHCHT tersebut, artinya dari 35 orang yang diajukan datanya hanya satu orang yang mendapatkan program tersebut” ungkap Ketua DPD LSM KASTA Lotim, Risdiana, kepada media, usai menggelar hearing Selasa (05/03/2024).
Selain soal DBHCHT, KASTA juga menduga adanya permainan dalam penyaluran pupuk subsidi ditingkat petani selaku penerima manfaat.
“Dalam satu hektar luas garapan sawah kami hanya mendapatkan pupuk subsidi hanya 50 Kg saja, dan bahkan tahun ini saya tidak mendapatkan sama sekali, kendati luas garapan sawah orang tua saya mencapai kurang lebih 3,5 hektar,” ucap jelas, Risdiana.
Risdiana, juga menjelaskan apabila dugaan persoalan yang terjadi di petani wilayah Jerowaru tersebut tidak dapat dituntaskan dengan baik dalam waktu dekat, Ia mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran ke Dinas Pertanian maupun ke Bupati Lotim.
“Dalam waktu dekat kita akan adakan hering lagi, tapi apabila masih terus terjadi persoalan seperti ini maka kami akan melakukan aksi massa” ucap tegasnya.
Tanggapan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Sahri menjelaskan terkait dengan kuota pupuk subsidi tahun 2023 – 2024 diakui
banyak yang telah diusulkan ke pusat akan tetapi kuota yang di peroleh tidak seperti yang diusulkan.
“2023-2024 untuk kuota pupuk memang banyak yang diusulkan tetapi kuota yang turun dari pusat setengahnya, Insyaallah akan ditambah kedepan,” katanya.
Selain itu menanggapi soal adanya dugaan LSM KASTA, Sahri menyebut “inikan baru tanam pertama tidak ada dugaan itu dan kalau petani kekurangan pupuk jika punya kemampuan gunakan pupuk an organik yang non subsidi dan kalau petani yang kurang mampu gunakan organik, terkait dengan adanya dugaan dari kasta itukan mereka yang mengatakan begitu bukan kami, jangan adu mereka dengan kami, salah itu” ucapnya.
Sahri juga kembali menegaskan terkait dengan penyaluran pupuk subsidi ke petani itu sesuai dengan RDKK, “Jika RDKK itu belum terpenuhi hingga saat ini maka akan terpenuhi pada berikutnya, Insyaallah tetap cukup cuman teman-teman saja yang membahasakan langka, untuk diketahui adapun jumlah pupuk yang diterima bagi petani yang memiliki luas garapan 1 hektar yaitu sebanyak 1 kwintal 19 Kg” jelasnya.
Sehingga dapat diambil kesimpulan sementara itu terkait dengan dugaan data penerima program DBHCHT, datanya akan dicek kembali.
“Itu data akan kembali dicek oleh Kepala Bidang (Kabid), saya tidak hafal, terkait dengan dugaan LSM KASTA itukan masih katanya, yang jelas terkait dengan data DBHCHT ini yang mengusulkan Desa dan yang memverifikasi itu kami, terhadap waktu pengusulannya diberikan kesempatan hingga tiga bulan tujuannya agar petani tembakau itu betul-betul mendapatkan program ini” singkatnya.