AmpenanNews. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta lakukan pemerataan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan dan juga usut tuntas oknum yang melakukan pungli di dunia pendidikan maupun pencabulan terhadap anak. Menjadi tuntutan serius puluhan mahasiswa Lombok Timur yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), pada saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur, Kamis (4/5).
Dalam orasinya, massa aksi yang di koordinator M. Hamzani, ini menyebut pendidikan pada hakikatnya menjadi salah satu sarana yang berpengaruh besar dalam membentuk Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Karena melalui pendidikan dapat melahirkan generasi yang berkualitas berkarakter serta mampu menjadi ujung tombak bagi kemajuan bangsa.
“Tapi sayang nya sederet persoalan pada dunia pendidikan hingga sampai dengan saat ini masih saja terus terjadi,” katanya.
Khususnya masalah pendidikan di Kabupaten Lombok Timur (Kab Lotim), menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bebernya, Kabupaten Lombok Timur masih menjadi kabupaten tertinggi penyumbang angka putus sekolah di NTB.
Hal ini tentu ada kaitannya juga dengan tingginya biaya pendidikan yang harus di tanggung oleh orang tua, baik dari mulai Sekolah Dasar hingga sampai perguruan tinggi, orasinya.
“Pernikahan dini, juga menjadi faktor utama penyebab anak putus sekolah di Kab.Lotim, dimana pada tahun 2020 lalu terdapat sebanyak 42 kasus pernikahan dini,” bebernya.
Selain itu kekerasan seksual terhadap anak juga masih menjadi masalah di dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Dimana Lombok Timur menjadi daerah dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi di NTB dengan 50 kasus dalam beberapa tahun belakangan ini.
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak malah luput dari tindakan kekerasan seksual, seperti contoh kasus sebagai mana yang tengah banyak diberitakan oleh media akhir-akhir, dimana dikabarkan seorang siswi diduga di cabuli oleh pimpinan sekolah nya.
Mengingat pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, sampai dengan hari ini dinilai tidak ada kemajuan secara signifikan, massa aksi kemudian menuntut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk dapat mengevaluasi secara total Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kab.Lotim. Selain itu massa aksi, juga menuntut untuk dilakukannya audit terhadap anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dari DAU.