AmpenanNews. Ketua Komisi II Waes Al Qorni, sayangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Lombok Timur tidak hadir dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPRD Lotim dalam rangka membahas tentang pelaksanaan program fisik dan lainnya, Rabu (01/03/2023).
Rapat kerja ini penting dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena mengingat pendidikan di Kab.Lotim saat ini menurut penilaian DPRD masih banyak memiliki persoalan, bahkan dalam waktu dekat DPRD juga berencana akan membentuk Pansus pendidikan.
“Kehadiran Kadis Dikbud dalam rapat Komisi II ini sangat penting untuk dapat memberikan gambaran terkait dengan perkembangan pendidikan di Lotim. dan Terkait dengan pansus, kami di komisi II akan memanggil sekali lagi Kadis Pendidikan untuk dapat memberikan penjelasan ke DPRD terkait dengan kondisi pendidikan di Kab.Lotim pada rapat evaluasi mendatang, akan tetapi kalau misalnya Kadis tidak juga mau hadir, maka mau tidak mau itu harus kita lakukan karena dari desakan teman-teman Fraksi yang ada di DPRD ini harus kita lakukan pansus soal pendidikan di Lotim ini” jelas Waes.
Adapun yang ingin diketahui oleh Komisi II dalam rapat kerja tersebut tidak lain memastikan capaian visi-misi pendidikan di Lotim sebagaimana yang sudah tertuang dalam RPJMD.
“Pendidikan kita saat ini sudah sesuai tidak dengan visi misi Bupati yang ada di RPJMD itu dan apakah sudah tercapai atau tidak, sudah singkron atau tidak, itu yang penting karena setelah kita lihat raport pendidikan kita saat ini semuanya Nol alias masih merah dari kualitas pendidikan dan seterusnya, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman anggota DPRD untuk sama-sama memberikan masukan kepada Dikbud ini supaya dia bisa berbenah dan bisa lebih baik karena saya tidak ingin permasalahan yang telah terjadi pada tahun- tahun sebelumnya terus terulang contoh : seperti adanya bangunan gedung sekolah banyak yang tidak layak untuk digunakan dan juga banyak yang mau ambruk akibat tidak mendapat perhatian karena alasan sekolah tidak masuk Dapodik”
DPRD juga berharap seluruh sekolah yang ada di Dikbud Lotim ini dapat didata dengan baik kelayakan akan sarana dan fasilitas gedungnya untuk kemudian dimasukan kedalam Data Pokok Pendidikan itu, seperti : SD berapa yang tidak layak dan yang layak bangunannya berapa begitu juga dengan SMP, setelah itu data itu juga harusnya bisa di akses secara umum oleh masyarakat.