AmpenanNews. Ada enam upaya kongkrit Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi Daerah, diantaranya: melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, mendistribusikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian lewat zoom meeting Rakor keempat pengendalian inflasi daerah, Senin (14/11) mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh Pemda.
Diantaranya yang harus dilakukan adalah, melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan penting setiap hari, merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Kemudian melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
Dalam kesempatan itu, Kepala BPS Ir. Lalu Putradi, menjelaskan bahwa kota Mataram sebagai sample inflasi di pulau Lombok mengalami deflasi 0,12%.
“dengan deflasi yang terjadi pada bulan oktober kemarin, maka inflasi pada bulan januari hingga oktober sebanyak 5,86%. Ini lebih tinggi dari inflasi nasional yakni 4,73%. Terjadi perubahan harga mempengaruhi inflasi, harapannya dua bulan terakhir ini inflasi berada dibawah 6%,” jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, kondisi harga mengalami kenaikan dibeberapa komoditas bahan pangan bulan november, seperti: bawang merah, dan cabe rawit, namun beras stabil, diharapkan sampai desember kondisinya tetap stabil. Ini menandakan bahwa harga bahan pangan walaupun terjadi kenaikan dibeberapa jenis komoditi namun jika beras tetap stabil maka kondisi inflasi cukup kecil.
Sekretaris Daerah M. Juaini Taofik sewaktu memimpin rapat yang bertempat di ruang rapat bupati itu mengingatkan agar memfollow up terkait tindak lanjut tersebut dengan penuh kehati-hatian. Mengingat dari data upaya konkrit yang dilaporkan, Lombok Timur berada diantara 298 pemda yang belum memenuhi keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi tersebut.
Sekda mengingatkan agar terus optimis pada anev minggu depan sehingga bisa masuk di klaster 1 jika ke empat upaya tersebut dapat dieksekusi. Diingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diikuti oleh dinas-dinas yang lain agar segera mengeksekusi kegiatannya.
“Bappeda agar memback-up bagian ekonomi untuk segera melaporkan progress penanganan inflasi daerah tersebut melalui aplikasi yang tersedia,” tutup Sekda Lotim.