Mataram – Kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Provinsi NTB semakin ramai. Banyak aktivis terus menyoroti.
Menanggapi itu, Nusa Tenggara Development Institute (NDI) meminta Dikbud NTB untuk segera merealisasikan proyek DAK tersebut. Apalagi, jika sampai gagal, berimplikasi NTB tidak akan menerima DAK lagi untuk waktu yang lama.
“Saya berharap agar DAK segera direalisasikan. Apalagi Kejaksaan sudah memberi sinyal agar proyek tersebut segera dijalankan tanpa kekhawatiran,” kata Ketua NDI, Abdul Madjid, Jumat, 19 Agustus 2022.
Menurutnya, jika memang sudah bisa direalisasikan, mengapa harus menunda. Ini justru berdampak terhadap terganggunya pembangunan sekolah baik SMA dan SMK, yang berdampak pada kualitas pendidikan di NTB.
“Adik-adik atau anak-anak kita yang masih sekolah membutuhkannya pembangunan untuk sekolah mereka, sebagai penunjang belajar,” ujarnya.
Dikbud juga diminta untuk bersikap transparan siapa yang menjadi rekanan proyek tersebut. “Harus terbuka juga siapa yang mendapat proyek tersebut,” ujarnya.
Dia mengatakan, jika proyek tersebut telah diumumkan siapa rekanan, sekolah mana yang mendapatkan maupun anggaran yang didapat, maka masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.
“Itu sekaligus untuk menepis isu fee-fee proyek itu. Sehingga tidak ada fitnah di antara kita,” ujarnya. (red)