Lombok Tengah, AmpenanNews.com – Kemah bakti yang diinisiasi oleh Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dalam rangka gontong royong untuk mengerjakan jambatan pemoles, yang di Dusun Pemoles, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Parya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah itu dinilai hanya sensasi politik saja.
Kegiatan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Tengah itu dilihat tidak mempunyai substantif yang jelas. Pasalnya, seruan bupati terhadap prangkatnya itu dianggap hanya ladang pencitraan semata.
Hal itu dikatakan oleh Lalu Galih Setiawan, salah satu pengamat politik asal Lombok Tengah, ia melihat kebijakan mewajibkan ASN bermalam di pemoles itu lebih ke sensasi politik bupati semata. Sebab katanya, tidak ada substansi yang jelas dari agenda kemah ASN di dusun pemoles itu.
Tudingan itu bukan tidak mendasar, bagi Galih saapaannya itu. Tidak banyak yang dapat diharapkan dari ASN jika berkaitan dengan pengerjaan pembangunan.
Karena menurut Galih, seorang pegawai negri sudah terbiasa berbicara dan mengerjakan hal yang administratif, lalu kemudian jika diwajibkan untuk mengerjakan suatu bidang yang bukan keahlian mereka, maka hal itu patut untuk dipertanyakan.
“Kita apresiasi dengan adanya kebijakan untuk membangun jambatan ini, akan tetapi kalau untuk melibatkan seluruh ASN ini saya melihat lebih ke sensasi saja. Karena saya tidak melihat ada hal yang substantif dalam hal ini,” ungkap Lalu Galih saat ditemui AmpenanNews.com, pada Sabtu (16/7/2022).
Lebih jauh, mahasiswa magister ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu juga menegaskan bahwa, sebagai orang yang nomor satu di Lombok Tengah, tentu bupati mempunyai segudang kewenangan untuk dapat menggelontorkan dana dengan cara memberikan anggaran sebanyak – banyaknya untuk pembangunan jambatan tersebut.
“Bupati dengan segala perangkat yang dimiliki, hanya tinggal mengarahkan, membuat kebijakan lalu dikerjakan. Sebenarnya sesimple itu, bukan mengerahkan ASN, itu tidak efektif,” tegas Galih.
Yang Galih khuatirkan adalah, jika euforia ini akan dijadikan sebagai bahan bupati untuk menutupi beberapa permasalahan mendasar di Lombok Tengah. Seperti, masalah dam mujur yang tak kunjung terrealisasi, tenaga honorer, kasus agraria yang banyak merabak akhir – akhir ini, lalu kemudian angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat.
Yang ia herankan juga, kenapa bupati tidak gontong royong dengan seluruh perangkat yang ia miliki untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama itu.
“Padahal dam mujur ini sangat diharapkan oleh masyarakat, kenapa bukan itu yang dilakukan secara gontong royong oleh bupati?,” tanya Galih.
“Bisa nggak bupati lakukan hal yang serupa pada dam mujur?,” lanjutnya.
Pria asal Desa Kateng, kecamatan Praya Barat itu juga menyebutkan bahwa, gaya politik gontong royong ala Pathul-Nursiah ini dapat dilihat di beberapa pimpinan daerah. Dan itu biasanya dijadikan sebagai alatnya untuk menutupi kemandulan dalam hal prestasi.
“Karena selama kepemimpinan Pathul-Nursiah saat ini belum ada prestasi nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat,” sebut Galih.
Seperti diketahui bahwa, kemah tersebut diinisiasi oleh Bupati Lombok Tengah. Hal itu dilakukan untuk ikut berpartisipasi dalam bergontong royong dalam pengerjaan jambatan yang sudah sekian lama rusak parah di Pemoles. (di)