AmpenanNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat angka kemiskinan di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada tahun 2021 terbilang masih sangat tinggi. Bahkan, Kabupaten internasional dengan adanya Sirkuit Mandalika itu berada di peringkat ke-7 dari 10 Kabupaten dan kota di NTB.
Itu mengartikan bahwa, dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK Mandalika), serta pembangunan yang pesat di Lombok Tengah sampai saat ini masih belum dapat memetik hasil yang luar biasa.
Angka kemiskinan di gumi tatas tuhu trasna itu dicatat dari hasil sensus penduduk penduduk pada tahun 2021. Sedangkan untuk tahun ini hasilnya diperkirakan akan keluar pada bulan Desember 2022 mendatang.
Kepala BPS Lombok Tengah Nas mengatakan, data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 mencapai 13,44 persen, dan ini masih terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota di NTB.
Nas menyebutkan bahwa angka penurunan kemiskinan itu akan terbilang bagus ketika berada pada angka dibawah 10 persen seperti kota bima yang berada di peringkat ke 10 dengan angka 8,88 persen, dan kota mataram pada peringkat ke 9 dengan angka 8,65 persen.
“Angka kemiskinan kita di Lombok Tengah masih tinggi. Yang bagus itu jika angka kemiskinan dibawah 10 persen seperti Bima dan mataram,” Ungkap Nas, pada Selasa (12/04/22) kemarin.
Nas juga membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Loteng cukup tinggi, salah satunya adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih terbilang tinggi.
“Tingkat penghasilan yang rendah karena dipengaruhi pekerjaan. Itu yang menyebabkan kemiskinan ini tinggi,” Bebernya.
Dalam hal ini, ia juga menambahkan, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah harus sigap dalam menangkap peluang untuk dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi.
Mengingat kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang bekerja serabutan atau tanpa penghasilan yang tetap. Sehingga penting kiranya pemda memikirkan hal tersebut sebagai bahan kajiannya untuk menurunkan angka kemiskinan itu.
“Pemerintah harus mencari alternatif dan solusi kepada masyarakat terkait dengan persoalan pekerjaan ini,” Pungkasnya.(di)