Tokoh Pemuda Loteng Ancam Polisikan Oknum Pemain Bantuan BPNT

AmpenanNews.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) berbentuk uang tunai yang disalurkan melalui PT Pos mulai dari bulan Januari – Maret 2022 ini. Banyak dugaan permainan yang bisa merugikan masyarakat. Pasalnya, dari 12 (Dua belas) kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), ada terdapat di sejumlah tempat pembagian cendrung memaksa para penerima manfaat untuk berbelanja di satu warung saja.

Pemuda Lombok Tengah Bahaidin mengatakan, bantuan ini disalurkan mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dengan anggaran Rp.200.000 satu bulan perKPM, sehingga para KPM ini menerima Rp.600,000 dalam pembagian tersebut, dan itu diduga banyak penyimpangan yang terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dari hasil penelusurannya, Ia menemukan sejumlah oknum yang menari dalam pembagian BPNT ini. Bahkan, Ia juga menduga adanya oknum yang memaksa para penerima untuk membelanjakan uang bantuan tersebut pada warung yang sudah ditentukan. Ironisnya, bahkan ada juga oknum yang sampai mengancam para penerima untuk harus berbelanja di salah satu warung, dan jika tidak, maka akan di hapus sebagai penerima manfaat.

“Kami menduga ada oknum yang bermain, mengarahkan KPM untuk belanja disatu tempat dan apabila KPM tidak mengikuti maka akan di delete dari daftar penerima itu sudah menyalahi aturan,” Ungkap Bahaidin.

Kemudian, Ia meminta kepada masyarakat supaya tidak mau ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun dan oknum siapapun. Menurutnya, dengan adanya paksaan oleh oknum ini akan membuat perputaran ekonomi hanya akan terjadi di satu tempat saja.

“Masyarakat harus bebas berbelanja dimanapun dan diwarung terdekat supaya perputaran ekonomi dibawah bisa stabil,” katanya.

Jika masih saja ada oknum yang coba – coba menari dalam pembagian bantuan tersebut. Baik itu dari Dinas sosial (Dinsos) Lombok Tengah, maupun yang lainnya, yang memaksakan KPM untuk berbelanja diwarung tertentu, Ia menambahkan maka siap – siap akan dilaporkan kepada aparat penehak hukum (APH).

“Saya akan laporkan oknum yang masih memaksa KPM untuk berbelanja disatu warung kepihak yang berwajib. Karena itu sudah melanggar aturan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Tidak disebutkan di mana saja adanya permainan tersebut. Namun, besar dugaannya permainan tersebut terjadi di sejumlah tempat di wilayah Lombok Tengah. (DI)