AmpenanNews. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menginkan agar program kerja ataupun program-program unggulan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi NTB bisa berintegrasi sepenuhnya dengan Posyandu Keluarga yang basisnya berada di desa hingga tingkat Dusun. Posyandu Keluarga merupakan media yang sangat strategis untuk mengedukasi masyarakat terkait program ketenagakerjaan dari berbagai aspek yang luas untuk menjadi panduan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan ketenagakerjaan yang sesuiai dengan ketentuan pemerintah.
Penegasan tersebut diungkapkan Wagub NTB saat menerima Kafdissnakert NTB beserta pejabat struktural lingjup Disnaker NTB di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur, Jumat (3/9/2021).
Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mempertegas, di setiap desa di NTB sudah memiliki pendamping desa dibawah binaan DPMPD NTB. Keberadaan Pendamping desa ini juga bisa dioftimalkan bahkan semakin memperkuat keberadaan Posyandu untuk menyampaikan pesan-pesan posotif dan produktif terkait dengan banyak hal tentang ketenagakerjaan. Melalui Posyandu bisa disampaikan kepada msyarakat bagaimana menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sukses dan dimuliakan tentunya dengan mematuhi aturan-aturan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kita tentu tidak ingin mendengar kisah-kisah menyedihkan dan menyeramklan dari para PMI yang bekerja di Luar Negeri karena keberangkatannya tidak prosedural. Nah melalui Posyandu yang dibac-uf oleh Tenaga Pendamping Desa bisa memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti prosedur kerja ke Luar Negeri yang disyaratkan pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jadi lewat edukasi yang benar diharapkan persepsi masyarakat itu terbangun. Kita gunakan momentum-momentum tersebut untuk terus mengedukasi masyarakat. Kalau kita mengedukasi masyarakat secara massif tentu akan semakin banyak PMI-PMI kita yang sukses dan secara tidak langsung bisa merubah pola pikir masyarakat yang lebih bijak tentang keinginan untuk bekerja ke Luar Negeri dengan mengikuti aturan pemerintah,” pesannya.
Wagub juga menyampaikan inovasi-inovasi yang dilakukan Disnaker NTB selama ini sudah berada pada peta jalan yang benar terkait dengan kebutuhan dan kesempatan kerja yang diperlukan masyarakat. Namun Wagub mengingatkan agar seluruh elemen-elemen dan institusi terkait lainnya hendaknya bisa dilibatkan dan dirajut sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu kekuatan yang bermuara pada terbukanya informasi kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
Selain itu pula Wagub menyatakan inovasi-inovasi ketenagakerjaan berupa aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah aksebilitas informasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan masyarakat bisa lebih diperkuat dan dipertajam. Dengan cara ini masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasinya secara digital. Platform media-media social seperti FB, Instagram , Youtube bisa dimanfaatkan agar masyarakat secara luas dapat mengetahuinya informasi ketenagakerjaan.
“Pola sosialisasi ini dirasa cukup efektip untuk meneruskan pesan-pesan ketenagakerjaan kepada masyarakat denghan informasi produktifp dan positif. Pola-pola komunikasi yang lebih instens juga harus terus dilakukan agar masyarakat mengetahui program kerja dan kesempatan kerja yang dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Dan jika dibandingkan dengan pola pertemuan dari satu desa ke desa lain tapi tidak menemukan capaian yang diharapkan,” ujar Ummi.
Wagub yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur ini mengingatkan agar keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov NTB agar lebih didayagunakan dengan baik dan makin diperkuat agar tidak ditemukan BLK-BLK yang mati suri tanpa ada kegiatan/pelatihan kerja.
BLK agar tetap dijadikan sebagai pusat pelatihan calon-calon tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus sebelum terserap ke pasar kerja. Disnaker NTB harus membangun sinergi juga dengan SMK-SMK Kejruan di NTB untuk lebih mematangkan output/lulusannya dengan pembekalan yang lebih meningkat sebelum memasuki dunia kerja.
Kadis Tenaga Kerja NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH melaporkan, kondisi saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB masih di angka 109.700 (3,9 %). Meningkatnya kerja paruh waktu (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) 31,71% tahun 2021, tahun 2020 sebesar 23,43 % (feb.2020), 27,22 % (Agts. 2020).
Adapun program strategis yang dilakukan yakni Revitalisai BLK (Pepadu Plus , MTU, pemagangan, WUB), Zero unprosedural migran, AKAD/ AKL, Pemberdayaan PMI purna dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. (her/Prahum Ahli Pertama Kominfotik).