AmpenanNews. Pelaksanaan Validasi Calon Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di Kabupaten/Kota Provinsi NTB telah tuntas. Dari data calon Penerima sebanyak 43.471 Kepala Keluarga (KK), ada 14 ribu lebih KK yang gagal masuk karena tidak memenuhi persyaratan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah mengatakann, dari data yang tidak memenuhi syarat tersebut, Pemerintah Provinsi akan berusaha kembali untuk koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kemensos, agar kuota yang berkurang dikarenakan data yang tidak memenuhi syarat tersebut bisa diganti dengan calon penerima lainnya.
“Tentunya sumber data tetap dari Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditentukan oleh Kemensos RI. Saya sudah perintahkan kadis sosial untuk menjadikan hal ini perhatian khusus,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Rohmi mengapresiasi atas telah tuntasnya pelaksanaan validasi calon penerima PKH. Ia meyampaikan terimakasih atas dukungan semua Pihak. Terutama pihak Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota melalui Pendamping PKH sebagai pilar sosial yang bergelut siang dan malam di lapangan, mulai dari kunjungan rumah warga hingga entry data melalui aplikasi elektronik (e-PKH). Termasuk aparat Kecamatan dan Desa serta Aparat TNI dan POLRI melalui Babinsa dan Babinkamtibmasnya di desa desa.
“Harapan saya dari hasil validasi ini, yang sudah diterima dengan status eligible (memenuhi syarat). Mari menunggu keputusan Kemensos untuk mengolahnya. Sedangkan yang belum memenuhi syarat, mohon untuk bersabar. Karena Program PKH adalah program bansos non tunai bersumber dari DTKS yaitu warga miskin yang memiliki Komoponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesos pada anggota keluarga. Dan yang paling penting pergunakan bantuan tersebut nantinya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan kemensos,” kata Rohmi menambahkan.