AmpenanNews. Polda NTB dalam gelaran pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Mengatensi hal tersebut, Kapolda NTB Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., Senin (7/9), memimpin Rapat Anev (Analisa dan Evaluasi) bersama penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Tenda Putih Polda NTB.
Dalam Rapat Anev yang dihadiri pula para Pejabat Utama (PJU) Polda NTB tersebut, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu menyampaikan bahwa sampai saat ini, secara umum situasi keamanan dalam kondisi relatif kondusif, walau tak dipungkiri ada beberapa gangguan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang harus kita waspadai.
“Alhamdulillah, terkait dengan protokol kesehatan atau katakanlah terkait dengan tren kenaikan yang positif Covid-19, walaupun beberapa hari ini ada tren kenaikan tapi yang sembuh juga meningkat dan bertambah, satu hari satu, dua, tiga kasus dan sebagainya,” ungkapnya.
Dikatakan, tren kasus Covid-19 di masa adaptasi kehidupan baru tersebut harus dijadikan perhatian semua pihak, termasuk dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dilalui, yakni tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) di enam Kabupaten/Kota se-NTB.
“Dari enam kegiatan pendaftaran tersebut, hasil pengamatan dan pengecekan langsung di Kota Mataram dan pengamatan beberapa media, secara umum masih terlihat pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan,” ujarnya.
Jenderal bintang dua itu mencontohkan kerumunan massa yang luar biasa banyak bahkan mencapai ribuan, saat para bakal paslon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
“Dan yang terlihat paling banyak dari Kota Mataram. Itu luar biasa, hingga tidak ada jarak sama sekali, truknya betul-betul penuh. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, ini bisa dikategorikan sulit, tetapi kita harus berjuang, jangan sampai ada cluster baru yaitu cluster Pilkada di NTB,” tandas Kapolda.
Menurut Kapolda NTB, fenomena yang terjadi itu menjadi indikator untuk bekerjasama dalam antisipasi dini munculnya cluster baru yakni dengan penerapan dan penegakan hukum, sehingga ada efek yang tersampaikan kepada semua elemen pada tahapan-tahapan selanjutnya.
“Saya sudah berdiskusi dengan Ketua KPU Provinsi, sementara ini tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan penerapan hukum, hingga adanya efek yang tersampaikan kepada semua elemen kampanye. Kita harus menjelaskan prosedur protokol kesehatan ini kepada pasangan calon, tim sukses atau tim pemenangan paslon maupun partai Politik sesering mungkin,” tegasnya.
“Jadi, protokol kesehatan harus jadi aturan main,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB tak lupa pula membahas terkait konsolidasi dalam persiapan pengiriman logistik, hingga tahapan penentuan tempat pemungutan suara (TPS) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.
“Seperti disampaikan oleh Ketua Bawaslu (M. Khuwailid, S.Ag., M.H., red), bahwa itu semua domain tugas Polri jika penegakan hukum di luar ruangan. Maka dari itu kita akan memakai perangkat hukum seperti KUHP 212 atau Undang-Undang Kesehatan, karantina kesehatan, dan bahkan Maklumat Kapolri,” tekannya.
“Insya Allah, kita akan kawal bersama-sama Pilkada Serentak tahun ini sampai dengan berakhirnya Pesta demokrasi ini,” tutup M. Iqbal.
Kabid Humas Polda NTB,