AmpenanNews. Pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang melarang masyarakat miskin berwisata sebagaimana yang telah di beritakan media online, dinilai oleh ketua Himpunan Hahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong pernyataan pejabat publik tersebut sangat konyol.
“Jika pemerintah dalam hal ini Pemkab Lotim hanya membolehkan orang-orang kaya saja yang berwisata kan konyol, matrealistis sekali pemerintah kita, atau pemerintah ini hadir hanya untuk orang kaya, sedangkan yang miskin hanya jadi lahan proyek dengan dalih pemberdayaan” kata M. Ahwal Usri Yusro kepada media ini di selong, Selasa (30/6).
Masih Kata M.Ahwal jika alasannya hanya karna sampah yang menggunung jangan salahkan wisatawan lokal saja, kesalahan itu bisa saja datang dari pemerintah yang tidak menyiapkan fasilitas kebersihan.
“Pernyataan yang melarang masyarakat miskin berwisata itu bagi kami membuktikan kualitas pejabat kita yang minim ide dan gagasan” katanya.
Kendati di satu sisi ada ancaman covid 19, bukankah sudah ada kebijakan new normal dan tinggal pemerintah mensiasati untuk protokol kesehatan bagi wisatawan dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk perharinya pada kawasan wisata, “saya kira hal-hal demikin yang harus di lakukan untuk menjadi alternatif karena memang masyarakat kita juga perlu hiburan. bukan dengan melarang orang miskin berwisata hal ini tentu menyakitkan banyak orang. pernyataan itu juga tidak layak keluar dari seorang Kepala Dinas karena sangat diskriminatif”.
Pada prinsipnya menurut pandangan M. Ahwal, wisata itu ada untuk menghilangkan kegalauan, kegundahan, dan sedikit menepi dari persoalan kesusasahan, sebagai pemerintah mestinya bisa menjadi juru kebahagiaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini.
“Kami berharap semoga Bupati dapat mengevaluasi secara objektif Kadis Pariwisata karena sudah melukai perasaan banyak orang” pintanya.
Sementara itu di tempat terpisah Kepala Dinas Pariwisata Kab Lotim Dr.Mugni di konfirmasi media ini terkait dengan adanya pemberitaan larangan masyarakat miskin berwisata tersebut memberikan tanggapan “Sudah kita komplin pimpinan medianya dan akan diluruskn,wartawannya nanya tentang pembatsan ke Sembalun kok berita gitu” katanya melalui pesan singkat, (29/6).
Selain itu Mugni juga berencana dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan pihak terkait guna membahas tentang pariwisata di Lotim termasuk juga akan membahas terkait pemberitaan yang ada di salah satu media online tersebut.