AmpenanNews. Kepala Dinas Sosial ( Kadisnsos ) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan apresiasi kepada para pemuda yang telah turut peduli terhadap pembangunan di Daerah, meskipun itu hanya disampaikan dalam bentuk kegiatan orasi atau aksi unjuk rasa seperti yang di lakukan kemarin.
“Sebetulnya saya sangat mengapresiasi kegiatan unjuk rasa seperti yang pernah di lakukan oleh Organisasi yang mengatas namakan diri Gerakan Peduli Rakyat Miskin itu, karena begitulah berdemokrasi, bebas dalam menyampaikan aspirasi” kata H.Ahmat pada saat di temui media di ruang kerjanya, Kamis (16/7).
Kendati demikian menanggapi terkait dengan tuntutan-tuntutan masa aksi kemarin lanjut H.Ahmat, kami yang ada di Dinas Sosial tidak melihat satupun adanya masyarakat miskin yang mengeluhkan atas haknya kepada Pemerintah.
“Kalau kemudian aksi kemarin mengatakan gerakan peduli untuk orang miskin, lalu di mana orang-orang miskin yang di abaikan Hak-haknya oleh Pemerintah, dan dimana orang miskin yang tidak pernah mengambil haknya ke KPM itu, justru kamilah yang ada di Dinas Sosial ini tampil di depan untuk orang miskin” ucap H.Ahmat.
Masih kata H.Ahmat, kami yang ada di lembaga pemerintahan ini bekerja berdasarkan aturan, dimana pada Tahun 2019 lalu ada kesepakatan 10 Kabupaten Kota dengan Kepala Dinas Provinsi NTB dan Bank Himbaran untuk Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas untuk menunjuk suplayer pengadaan bantuan sosial tersebut. Namun demikian begitu ada peraturan terbaru di Tahun 2020 ini maka surat kesepakatan tersebut di cabut pada tanggal 7 Juli dan Bupati Wali Kota, Kepala Dinas tidak lagi dapat menunjuk suplayer.
“Dalam aturan terbaru ini siapapun yang menjadi suplayer itu boleh, asalkan ada kerja samanya dengan agen yang di buktikan dengan tandatangan kedua belah pihak dan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten” jelasnya.
Selain itu berkaitan dengan adanya dugaan PKH bermain, H.Ahmat meminta jangan lagi ada bahasa oknum. jika cukup bukti orangnya jelas dan dari mana, laporkan ke Dinas Sosial pasti akan ditindak lanjuti, karena beberapa pendamping PKH saat ini sudah ada yang di usulkan untuk di pecat seperti contohnya, yang ada di Sakra Barat.
“Hal-hal seperti itu tidak mesti melalui aksi, kenapa tidak langsung saja ke Dinas Sosial hering dan menyampaikan secara terang persoalannya. pasti akan kita tindak lanjuti, lanjutnya Mudah-mudahan kedepan dari adanya aksi kemarin dapat menjadi motivasi kami. Kami juga berharap apabila ada hal-hal diluar sepengetahuan kami, secepatnya masyarakat dapat menginformasikannya kepada kami yang ada di Dinas Sosial” tutupnya.