AmpenanNews. Sengketa lahan di KEK Mandalika masih menjadi isu hangat. Bahkan, dua pekan lalu, kunjungan Anggota DPR-RI Fraksi Nasdem HM Syamsul Luthfi di KEK Mandalika sempat dihadang oleh sekelompok masyarakat yang mengaku pemilik lahan.
Sekelompok masyarakat menyampaikan apirasi terkait pelunasan lahan yang belum tuntas. Pada saat itu juga Syamsul Luthfi menerima dan akan melanjutkan aspirasi masyarakat tersebut kepada Pemerintah.
“Aspirasi semuanya saya tampung. Nanti kita akan temui ITDC,” janji Syamsul Lutfi kala itu.
KEK Mandalika ini juga mengundang perhatian Wasekjend PB HMI asal NTB, Saiful Hadi. Dia menganggap pemerintah kurang serius menyelesaiakan sengketa lahan saat ini.
“Sengketa tanah yang konflik berkepanjangan ini pemerintah daerah tidak menunjukan keseriusan sedikitpun,” kata Saiful melalui pesan singkat, Jumat (29/5).
“Pernah saya sarankan Pemprov NTB pendekatan budaya harus di lakukan. Tapi pemerintah tidak merespons baik aspirasi dari masyarakat tersebut,” tambah aktivis asal Lombok Tengah itu.
Wasekjen HMI pun berharap Polda NTB mampu menyelesaiakan lahan di KEK Mandalika. Dan menyarankan Polda NTB membentuk tim khusus.
“Jadi saya berharap Polda NTB yang baru mampu selesaikan sengketa tanah tersebut. Saya percaya Pak Jenderal Iqbal mampu. Oleh sebab itu, saya punya saran agar Polda NTB membentuk tim khusus, yang akan menyelesaikan sengketa lahan di KEK Mandalika,” ungkap pria yang juga selaku Ketua Lintas Generasi Nahdlatul Wathan (Liga NW) itu.
Ia juga mengingatkan perhelatan MotoGP akan dimulai tahun depan. Dia khawatir jika MotoGP akan batal digelar karena permasalahan tanah.
“Perhelatan MotoGP Mandalika ini kurang setahun lagi, tapi tanah masyarakat belum selesai dibayar. Malah ITDC yang menaungi tanah KEK Mandalika ini main garap saja, kok pemerintah juga diam saja. Karena itu, saya pesimis dan khawatir perhelatan MotoGP Mandalika hanya tinggal angan-angan semata,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo, juga menyinggung persiapan mega proyek MotoGP Mandalika 2021 mendatang. Hal itu dikatakan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19. Rapat tersebut digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (29/5).
“Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi tapi agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan,” ujarnya.
Bidang kesehatan, misalnya, pemerintah masih memiliki agenda besar untuk menurunkan tingkat stunting, pemberantasan sejumlah penyakit endemik, juga edukasi mengenai penerapan gaya hidup sehat yang harus tetap dilaksanakan.
“Ini artinya kita harus fokus menangani dan mengendalikan Covid tapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan,” imbuhnya.
Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memprioritaskan percepatan sejumlah PSN yang berdampak langsung bagi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ekonomi rakyat.
Presiden mencatat beberapa PSN yang sangat penting dalam hal itu, misalnya program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, hingga peremajaan perkebunan rakyat.
“Saya ingin memastikan bahwa program-program prioritas ini tetap berjalan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” tutur Presiden.
Ir. Joko Widodo juga menyampaikan evaluasi mengenai masih ditemukannya banyak hambatan dalam PSN yang utamanya mengenai urusan pembebasan lahan. Terhadap kendala tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya untuk dapat menyelesaikan hal tersebut dengan segera.
Mengenai usulan beberapa PSN baru yang sebanyak 245 proyek strategis, Kepala Negara meminta jajarannya untuk mengkaji secara rinci mengenai prioritas dari proyek-proyek usulan tersebut. Selanjutnya, dari hasil kajian yang ada, ditentukan mana saja yang memang dapat didahulukan dan diprioritaskan.
“Saya minta untuk betul-betul dilihat di lapangan, dihitung, dan dikalkulasi secara rinci mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi. Prioritaskan benar-benar proyek yang memiliki daya ungkit besar terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi,” tandasnya.