AmpenanNews. Ketua Tim Penggerak PKK NTB Rakerda Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tingkat Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Rabu (11/3/2020).
Ketua TP PKK, Bedah Problemantika Stunting di Seminar Nasional
Ketua TP PKK ( Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah ,M.Sc menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Daerah tersebut.
Ketua TP PKK NTB menyampaikan bahwa PKK memiliki kedekatan yang baik sebagai mitra kerja BKKBN. Sehingga banyak sekali program yang dilakukan bersama, salah satunya adalah Program Banggakencana yang dimiliki oleh BKKBN ini.
“PKK dan BKKBN itu teman seiring sejalan, secara mendasar, kita ini sama-sama berjuang di jalan yang sama,” tutur Ketua PKK dalam acara yang mengusung tema “Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” ini.
Hj.Niken melanjutkan bahwa selama ini PKK memiliki banyak peran dalam pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini BKKBN, tidak terkecuali program Banggakencana ini. Dalam program ini, PKK memiliki beberapa tugas yang dilaksanakan di lapangan.
“PKK dalam Program Banggakencana melakukan langkah keswadayaan, yaitu ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan, dan kegiatan program, ikut dalam pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan, serta melestarikan kegiatan Banggakencana,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa, dalam menyukseskan program Banggakencana, PKK mempunyai beberapa kelompok kerja atau Pokja yang turut bergerak dalam melaksanakan program tersebut.
“PKK itu memiliki Pokja-pokja yang terdiri dari empat Pokja, Pokja I membentuk perilaku mental spiritual keluarga, Pokja II bertugas dalam peningkatan ekonomi keluarga, Pokja III tentang ketahanan pangan keluarga, dan Pokja IV tentang perencanaan sehat keluarga,” tambahnya.
Hj. Niken menuturkan bahwa PKK melakukan langkah awal berupa pendataan di setiap dusun. Sehingga program-program selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan data yang telah dihimpun tersebut.
Pendataan yang dilakukan oleh PKK melalui program Dasawisma sangat detail, mulai dari nama, usia, jumlah anak, hingga kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh keluarga.
PKK dianggap sangat penting menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan programnya. Hal ini diakui oleh pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
“Bapak Presiden Joko Widodo mengakui pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan terutama dalam pembangunan keluarga dan sumberdaya manusia di seluruh pelosok Indonesia,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Hj. Niken berharap program ini terus berjalan dengan lancar sehingga kesejahteraan keluarga dapat tercapai dengan baik.
Sementara itu Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an.,M.Si menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung Visi-Misi Presiden RI terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKKBN.
Ia mengatakan bahwasanya, tema ini diambil untuk melakukan penyegaran komitmen dalam melaksanakan tugas BKKBN dengan mitra kerja.
“Tema ini diambil bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat,” terangnya.
Sama’an menginformasikan bahwa Rakerda tahun ini diikuti oleh 230 peserta yang terdiri dari lintas sektor, pemerintah daerah serta seluruh mitra kerja BKKBN. Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan beberapa narasumber lainnya. Melalui siaran pers tertulis humas pemprov.