AmpenanNews. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Pusat akan perhatikan secara serius korban banjir bandang Obel-obel Sambelia. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk dapat mengajukan data jumlah rumah masyarakat yang rusak akibat banjir bandang sambelia beberapa waktu lalu.
PUPR Persilahkan Pemkab Lotim Usulkan Tambahan RTLH
“Kalau saja hari ini ada dinasnya yang turut hadir kunjungan kerja bersama DPRD Komisi IV ke Kementerian, saya mau bicara langsung” ucap Rubiyo, pada saat menerima Rombongan Komisi IV diruang rapat digedung lantai V Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang ada di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Dijelaskan juga, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Untuk Kab Lotim telah dialokasikan 100 unit Pembangunan Baru PB, sehingga harapan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, bantuan PB ini diharapkan dapat mengatasi masyarakat yang terkena bencana banjir bandang Sambelia.
“Jadi kalau itu belum ditangani APBD, itu bisa disampaikan ke kami dan nanti Bupati boleh mengusulkan untuk penanganan bencana” harapnya.
Dia juga berharap DPRD harus segera berkoordinasi dengan Pemda, kalau memang itu belum ditangani oleh BNPB diharapkan dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR pusat, “karena apa, yang namanya bencana pasti kami prioritaskan” pungkasnya.
Lanjutnya untuk ditahun 2020 ada sekitar 100 unit PB untuk Lombok Timur, dan DPRD harus mengkoordinasikannya, dan yang kami terbitkan di tahap satu ini Lotim juga mendapatkan 230 unit dan nanti ada rencana di tahap dua akan ada tambahan sekitar 500 unit lebih.
“Lotim merupakan kabupaten yang paling besar mendapatkan kuota tambahan RTLH di seluruh Kabupaten Kota di NTB”
Namun sebelum dilakukan penambahan nanti pada taha kedua, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR akan melakukan kroscek terlebih dahulu di lapangan, mengingat sewaktu terjadi bencana gempa bumi lalu banyak dari masyarakat yang mendapatkan bantuan dari BNPB.
“Kalau kemudian masyarakat saudah mendapat bantuan dari BNPB kami Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tidak bisa masuk, Meski demikian Kami tetap mempersilahkan pemerintah Daerah, akan tetapi jangan sampai yang di usulkan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan dari BNPB, karena dikhawatirkan kalau dobel bantuan begitu akan jadi masalah”
Sehingga dalam melakukan pendataan nanti pemda harus betul – betul mendata, jangan sampai masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan BNPB diusulkan kembali mendapat RTLH.
Sementara itu di sampaikan oleh Tanwir dan Mariana, Kendati beberapa waktu lalu di Lotim banyak terdapat rumah masyarakat yang ditangani BNPB, baik rusak berat ringan dan sedang, namun diwilayah selatan masih banyak terdapat rumah tidak layak huni yang belum terdata. Termasuk rumah masyarakat yang terkena banjir bandang lalu.