AmpenanNews. Upaya mengentaskan kemiskinan di NTB memerlukan adanya gerakan yang cukup fundamental. Sebab, pekerjaan rumah NTB cukup besar. Untuk itu, diperlukan penyatuan persepsi dan langkah dalam mengatasi kemiskinan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal tersebut ketika membuka dan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11/2019).
Menurut Ummi Rohmi, mungkin sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut hingga satu digit. Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit. Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi.
“Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik, sehingga seluruh kekuatan yang ada di NTB ini bersinergi dengan baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ungkap Ummi Rohmi.
Melanjutkan sambutannya, Ummi Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di NTB mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Kita harus bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan atau tugas kita.
“Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri,” harap Ummi Rohmi.
Di akhir sambutannya, Wagub berharap kedepannya jangan hanya ceremonial tetapi harus ada benang yang mengikat semua pihak dalam satu persepsi dan cara pandang yang sama. Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.
“Mudah-mudahan sinergi kita ini bisa betul-betul terjaring, kami akan melihat progres daripada program-program ini baik industrialisasi maupun revitalisasi Posyandu. Jika semua kita bersinergi, semoga Allah mempermudah langkah kita dan target kita di tahun 2023 bisa dicapai dengan sebaik-baiknya,” tutup Ummi Rohmi.
Bersamaan dengan itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc. MM., MTP mengatakan ingin fokus pada target RPJMD pada penurunan angka kemiskinan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi harus mencapai angka kemiskinan satu digit yaitu 9,75%.
Melanjutkan penjelasannya, Ia mengatakan saat ini angka kemiskinan di NTB adalah 14,53% dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41%. NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1%. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih kemarin Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami bencana alam.
“Oleh karena itu, didalam RPJMD ada beberapa strategi yang dibentuk yang harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Apakah itu pariwisata, industrialisasi dan lainnya. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan,” jelas Ridwan Syah.
Ridwan juga menjelaskan selain fokus pada menurunkan angka kemiskinan, semua kab/kota di dalam RPJMD pasti akan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi bersama menyatukan langkah dan pemahaman untuk membantu pimpinan daerah. Melalui perencanaan dan integrasi dalam pelaksanaannya dalam program-program yang telah dicanangkan.
“Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua terutama Kab/Kota. Kita mengharapkan dalam rapat ini, pertama kita akan meneguhkan kembali niat kita. Menunjukan komitmen kita bersama agar kabupaten dan provinsi bahu-membahu untuk mewujudkan program-program yang disepakati,” tutur Ridwan.
Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur NTB menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada NGO, BUMN dan BUMD, Media Massa, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2019. Anr.