Ampenan News. Dualisme pengelolaan Destinasi wisata Pusuk Sembalun yang selama ini tak jarang memunculkan polemik antara Dispar Propinsi NTB dengan Dispar Lombok Timur dinilai sudah clear, setelah Gubernur NTB menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada Kabupaten Lombok Timur sebagaimana surat tertanggal 24 Juni 2019, nomor: 522/192/LHK/2019.
Menyikapi surat yang ditandatangani gubernur NTB tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr.H.Moegni, SS. M.Pd, sontak melakukan kordinasi dengan Dinas instansi terkait, Camat Sembalun, Camat Wanasaba dan perwakilan masyarakat.
“Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik horizontal, yakni konflik antara masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dan masyarakat Kecamatan Sembalun. Masing-masing merasa memiliki hak atas pengelolaan Destinasi Wisata Pusuk” Ucap Moegni melalui Kabid Pemasaran Pada Dinas Pariwisata Kab.Lotim Muhir.S.Pd., Selasa (24/9).
Pada Rapat Koordinasi tersebut Kadispar Lotim terus meminta masukan, saran dari peserta rakor untuk dapat menetapkan konsep, model dan teknis pengelolaannya, untuk mengakomodir kedua belah pihak.
Alhasil berbagai pendapat terlontar dari peserta, yang pada intinya bersepakat bahwa pengelolaannya dilakukan bersama sama, sedangkan teknisnya diserahkan kepada Dispar Lotim, dengan membentuk Pokdarwis. Sementara Untuk personalia Pokdarwis dimaksud berdasarkan rekomendasi berasal dari dua kecamatan. Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Wanasaba.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bakesbangpoldagri, Drs.Salmun Rahman menyampaikan, “Kegiatan seperti ini, merupakan cara-cara cerdas untuk menyelesaikan komplikasi yang terjadi dimasyarakat kita”. Selain itu ia juga berterima kasih kepada semua peserta yang telah membantu Pemerintah dalam meminimalisir potensi-potensi konflik dimasyarakat.
Untuk diketahui bahwa Destinasi Wisata Sembalun, telah mendapatkan predikat sebagai Destinasi Honey moon terbaik Dunia. Predikat tersebut merupakan daya pikat calon wisatawan Nusantara dan wisatawan Manca Negara.R001.