Ampenan News. Untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Barat, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan akan memilih dan mengangkat kepala sekolah tingkat SMA/SMK yang memiliki prestasi. Sehingga NTB Sehat dan Cerdas betul-betul terwujud dan memiliki dampak baik bagi indeks pembangunan manusia NTB. Gubernur menyampaikan itu saat bersilaturrahim dengan kepala sekolah SMA/SMK se-kabupaten KSB, di SMA 1 Pototano, Sabtu (20/07/2019).
Silaturrahim tersebut digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan digelar usai Gubernur menyapa sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran, di Dusun Tengah, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu menjelaskan apapun latar belakang suku, agama dan golongan, kalau kepala sekolah itu memiliki prestasi hebat, maka mereka itulah yang layak memimpin sekolah.
“Jadi jangan khawatir diganti, kalau anda berprestasi, maka akan terbuka, apapun organisasinya,” jelas Gubernur.
Dalam mengangkat kepala sekolah itu katanya, tidak akan melihat faktor kedekatan atau politis. Namun, yang diperhatikan adalah prestasi serta masukan dari para guru dan pengawas. Sebab kalau pengangakatan kepala sekolah berdasarkan suka dan tidak suka, atau karena faktor tim sukses, maka pendidikan di NTB tidak akan mengalami perubahan. Justru yang ada katanya adalah kehancuran pendidikan.
“Kepala sekolah itu betul-betul harus digugu dan ditiru. Kita kembalikan kepala sekolah kita ini pada marwah yang mulia,” tegasnya.
Doktor Zul menjelaskan sudah saatnya pendidikan yang ada di NTB ini menjadi ruang laboratorium utama yang tidak lagi diintervensi oleh siapapun.
“Kepala sekolah kita dulu luar biasa, tidak hanya menjadi orang tua sekolah itu, namun juga orang tua masyarakat dan kata-katanya di dengar,” ungkap orang nomor satu di NTB itu.
Gubernur juga mengajak Bupati KSB untuk mengawasi dan memberikan masukan demi kemajuan pendidikan di NTB. Sebab katanya, meski kewenangan mengurus pendidikan tingkat SMA/SMK di Provinsi. Namun, bukan berarti pemerintah kabupaten tidak memiliki penilaian dan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Kami tidak ingin kebijakan provinsi dirasakan berbeda oleh bupati,” ungkapnya. AL007.