AmpenanNews, Giri Menang, – Bencana kekeringan di Kabupaten Lombok Barat sudah beranjak status, dari awalnya siaga menjadi tanggap darurat. Bertambahnya jumlah kecamatan dan desa yang mengalami kekeringan menjadi penyebabnya.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Penanggulangan Bencana Kekeringan yang sekaligus Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat, H. Moh. Najib saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lombok Barat, Selasa (23/07) di Ruang Rapat Umar Madi Kantor Bupati Lombok Barat di Gerung.
“Statusnya bencana kekeringan ini kita naikkan statusnya dari siaga menjadi tanggap darurat,” papar Najib.
Nadjib beralasan, acuannya adalah hasil analisis BMKG Kelas I Kediri per tanggal 3 Juni 2019. Kondisi iklim terkini di NTB, menurut BMKG tidak terjadi hujan, sifat hujan umumnya dan di bawah normal. HTH (Hari Tanpa Hujan) umumnya dalam kategori menengah, antara 11 sampai 20 hari untuk Pulau Lombok bagian tengah hingga selatan. Sedangkan di bagian utara, umumnya dalam kategori sangat panjang, yaitu antara 31 sampai 60 hari.
Najib merinci peta kekeringan di Kabupaten Lombok Barat ada di enam wilayah yang dikategorikan berpotensi kekeringan. Wilayah kecamatan tersebut meliputi :
- Kecamatan Sekotong dengan 6 desa, yakni Desa Sekotong Tengah, Kedaro, Sekotong Barat, Plangan, Cendi Manik, dan Buwun Mas.
- Kecamatan Lembar ada enam desa yang meliputi Desa Labuan Tereng, Sekotong Timur, Mareje Timur, Mareje Barat, Eyat Mayang dan Desa Jembatan Gantung.
- Kecamatan Gerung yang meliputi tiga desa yang dilanda kekeringan, masing-masing adalah Desa Banyu Urip, Giri Tembesi dan Desa Tempos.
- Kecamatan Kuripan meliputi Desa Kuripan Timur, Kuripan Selatan dan Desa Giri Sasak.
- Kecamatan Batulayar yang meliputi lima desa, masing-masing adalah Desa Batulayar Induk, Batulayar Barat, Senggigi, Bengkaung dan Desa Pusuk Lestari.
- Kecamatan Gunungsari, yaitu di Desa Bukit Tinggi.
“Dampak dari bencana kekerigan ini, masuknya periode puncak musim kemarau, masyarakat kita himbau agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan seperti kekeringan, kekurangan air bersih dan potensi kebakaran lahan,” pesan Najib.
Selaku Satlak dan Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat menjadi leading sektor penanggulangan bencana, termasuk bencana kekeringan. Pihaknya telah melakukan survey ke beberapa desa yang dinilai rawan bencana kekeringan, menggelar rapat koordinasi, dan menetapkan pembagian tugas wilayah droping air bersih.
Untuk distribusi air bersih, BPBD mengandeng Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM Giri Menang, Polres Lombok Barat dan bahkan PMI. Pembagian tugas tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Fauzan Husniadi yang dihubungi di tempat terpisah.
“Kami pun harus siap dan melayani permintaan droping air bersih. Misalnya dua hari lalu, untuk drooping air oleh Polres Lobar, sumber air diambil dari Damkar. Damkar juga harus ikut melayani permintaan beberapa surat dari masyarakat, maupun yang telpon langsng. Saya berharap, harus ada solusi permanen terkait hal ini. Jangan sampai setiap tahun selalu terulang,” pinta Fauzan.
Pihaknya sendiri, aku Fauzan, selama bulan Juli ini saja sudah mendroping air bersih sebanyak 25 kali. Sedang permintaan sumber air dari Polres Lombok Barat ke pihaknya sudah 10 kali permintaan. Terbanyak yang meminta bantuan air bersih adalah wilayah Kecamatan Gerung yang berbatasan dengan wilayah Lombok Tengah dan Kecamatan Batulayar. “Sekali drooping, sebanyak 5000 liter,” tutur Fauzan.
Selain air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi, kekeringan ini diprediksi akan berakibat pada sektor pertanian. “Ada tiga kecamatan yang terdampak lahan pertaniannya. Kita khawatir mereka akan mengalami gagal panen. Di Kecamatan Kuripan, Sekotong dan Lembar,” rinci Najib.