Sebagaimana stereotipe sistem sosial dan kebudayaan ketimuran masyarakat Indonesia, demikian juga yg berkembang di masyarakat Lombok (Sasaq). Bahwa kebudayaan masyarakat kini berkembang dalam terminologi universil, yaitu kebudayaan yang mencari jawab atas problematika masyarakat, bukan apologi, tidak pula apriori terhadap politisasi massa.
Tetapi, lebih pada rasionalitas melihat dan menjangkau ke depan demi perkembangan masyarakat yang majemuk. Sehingga masyarakat Lombok telah dapat menerima perbedaan dan bergandengan dari sisi luar kebudayaan masyarakatnya.
Dapat dilihat hampir disemua tempat dan sisi Pulau Lombok, kini tidak lagi didominasi oleh masayarakat setempat atau pribumi (masyarakat Sasaq) tapi warga masyarakat Jawa, Sunda, Batak Sulawesi, Ambon dan juga Arab, China bahkan Eropa serta Amerika telah bertempat tingggal di Gumi Lombok (Sasaq).
Menelisik lebih kedalam telah terjadinya penguatan unsur sosial kebudayaan masyarakat Lombok yang lebih “adaptif”, yaitu suatu mekansime yang dapat menyesuaikan diri, dari pola pikir masyarakat untuk lebih selektif dalam kompetisi bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain.
Perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi turut membentuk karakter masyarakat Sasaq untuk lebih dapat berfikir dan berprilaku global, bahwa dunia sudah dapat dipahami sebagai bagian yang holistik, luas dan terdiri dari berbagai macam unsur kehidupan dan kebudayaan yang mengelilingi kebudayaan Sasaq itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamisasi politik turut pula membentuk masyarakat untuk lebih selektif dan lebih kompetitif.
Masyarakat Lombok (Sasaq) juga kini berkembang lebih dinamis (flexible), bahwa perkembangan kebudayaan masyarakat Lombok itu tidak bersifat statis, ia selalu berubah atau bersifat dinamis. Tanpa adanya “gangguan” dari kebudayaan lain atau asing pun dia akan berubah dengan berlalunya waktu.
Bila tidak dari luar, akan ada individu-individu dalam kebudayaan itu sendiri yang akan memperkenalkan variasi-variasi baru dalam tingkah-laku yang akhirnya akan menjadi milik bersama dan dikemudian hari akan menjadi bagian dari kebudayaannya. Dapat juga terjadi karena beberapa aspek dalam lingkungan kebudayaan tersebut mengalami perubahan dan pada akhirnya akan membuat kebudayaan tersebut secara lambat laun menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tersebut.
Bahwa diketahui Pulau Lombok telah menjadi distinasi wisata potensial atau unggulan yang dimiliki tidak saja Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga Indonesia. Pulau Lombok kini menjadi primadona bagi kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, maka tidak dapat dipungkiri terjadinya perbandingan sosial kebudayaan dan komunikasi sampai dengan akulurasi antara sosial kebudayaan Sasaq dengan sosial kebudayaan luar.
Maka konsekuensi sosial kebudayaan yang ditimbulkan oleh adanya masyarakat global, universal dan multikultural serta dinamis tersebut, adalah terbentuknya sikap kritis warga masyarakat, tentu sikap kritis yang bersifat membangun (konstruktif) demi tercapainya apa yang disebut dengan integrasi sosial. Dengan tercapainya integrasi, maka stabilitas dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat bangsa negara dan juga daerah akan terwujud dengan sendirinya.
Sikap kritis yang dimaksudkan adalah bentuk sikap kita yang berupaya untuk merespon segala bentuk pandangan, perbedaan dan keragaman dalam kemasyarakatan, Berbangsa dan Bernegara. Termasuk juga sikap kritis dalam mengkaji pembangunan ekonomi, sosial politik dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nampak jelas perkembangan sikap kritis masyarakat tersbut terlihat pada kegiatan “RESES” Saudaraku M. Hadi Sulthon, Sos (Anggota DPRD NTB/ Fraksi PAN) yang juga yang dilaporkan ke Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Barat (DPW PAN NTB) Bapak H. M. MUAZZIM AKBAR, S.IP.
Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh audien baik dari unsur bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda serta pemudi pada kegiatan “RESES” yang merupakan kegiatan mendatangi masyarakat melalui kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, yang bertujuan untuk menampung aspirasi, baik itu usulan maupun persoalan pembangunan yang belum direalisasikan pemerintah demi kemajuan dan pemberdayaan masyarakat, sangatlah kritis bahkan cukup membuat Saudaraku M. Hadi Sulthon, Sos (Anggota DPRD NTB/ Fraksi PAN) kualahan dalam menjawab setiap pertanyaan.
“Bagaiman sistem anggaran dan pola organisasi dalam pengembangan kewirausahaan di kepemudaan desa”, salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ahmad Humaidi dari unsur Pemuda. Pertanyaan lainnya adalah “Bagaimana bisa usaha retail bagi ibu-ibu di desa bisa berkembang kalau Alfamart atau Indomart terus diberikan izin…..”, yang disampaikan ioleh Ibu Sumirah.
Bahkan ada pertanyaan yang mengenai berapa besaran gaji dan tunjangan DPR sehingga banyak orang yang mau menjadi Anggora DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota….. dan apa tugas serta fungsi adanya DPRD.
Alhamdulillah pertanyaan-demi pertanyaan mampu dijawab oleh Saudaraku M. Hadi Sulthon, Sos (Anggota DPRD NTB/ Fraksi PAN), yang juga diamini atau didukung oleh oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Barat (DPW PAN NTB) Bapak H. M. MUAZZIM AKBAR, S.IP yang nampak jelas dari raut muka beliau yang memancarkan kebahagiaan dan kebanggaan.
Bahwa apa yang menjadi visi – misi dan jargon Partai Amanat Nasional (PAN) sekarang ini adalah “Bela Rakyat – Bela Ummat’ dapat terwujud serta memberikan sumbangsih nyata serta peran strategis ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Kader PAN yang duduk diberbagai macam posisi dan peranan strategis, tidak tekecuali Saudaraku M. Hadi Sulthon, Sos (Anggota DPRD NTB/ Fraksi PAN) dapat memperkuat kedaulatan Bangsa dan Daerah (NTB) melalui pengabdian amanah.